Bangun Perpustakaan Digital, Sukabumi Menuju Smart City

Pemerintah Kota Sukabumi bersama Indosat Ooredoo meluncurkan aplikasi perpustakaan digital i-Sukabumi sebagai langkah awal kolaborasi keduanya untuk mewujudkan Smart City.



Perpustakaan digital pertama di Jawa Barat ini memiliki koleksi buku elektronik yang cukup lengkap dan bisa langsung dinikmati masyarakat secara gratis. Dalam peluncurannya, ada 2.500 judul buku yang didonasikan Indosat.

Aplikasi perpustakaan digital yang dibangun Aksaramaya ini, bertujuan untuk mendorong minat baca masyarakat setempat menuju Smart Society yang menjadi salah satu pilar Smart City berbasis teknologi Informasi.

Dengan komitmen untuk mendukung transformasi kota menjadi Smart City dan dengan solusi Single Window City Dashboard yang lengkap ditambah dengan aplikasi perpustakaan digital ini, Indosat mendapatkan kepercayaan dari Pemkot Sukabumi untuk bekerja sama menguji coba platform Smart City.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli dan Walikota Sukabumi Mohamad Muraz, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama memulai transformasi Kota Sukabumi menuju kota cerdas.

Menurut sang walikota, peluncuran i-Sukabumi disertai dengan penandatanganan MoU Smart City ini adalah bukti bahwa Pemerintah Kota Sukabumi sangat peduli terhadap pemanfaatkan perkembangan teknologi solusi ICT untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya.

"Ke depannya dengan penerapan konsep Smart City di Sukabumi ini, pemerintah kota akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Sukabumi dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih transparan," kata Mohamad Muraz dalam keterangan pers Indosat, Kamis (18/8/2016).

'Pak Jokowi, Awas Negara Bisa Rugi Rp 15 Triliun Tiap Tahun'

Rencana Presiden Joko Widodo untuk memenuhi target APBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 trilun bisa terancam gagal gara-gara ada satu kebijakan yang dinilai pro asing.



Kebijakan yang dimaksud adalah penurunan biaya interkoneksi yang tengah ditekan rata-rata 26% oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler.

Penurunan biaya interkoneksi ini rencananya akan diterapkan ke seluruh operator telekomunikasi mulai 1 September 2016 hingga Desember 2018 sesuai Surat Edaran No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016.

Hal itu dikemukakan oleh Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Kajian Telekomunikasi ITB. Karena menurutnya, kebijakan baru interkoneksi ini secara langsung dan tidak langsung bisa menghilangkan pendapatan negara sekitar Rp 15 triliun setiap tahunnya.

"Setiap tahunnya negara bisa rugi sekitar Rp 15 triliun demi membela operator yang kebetulan (mayoritas) dimiliki asing seperti Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Ini jelas mengganggu target APBN 2017 yang dicanangkan Presiden Jokowi," ujarnya di Batik Kuring SCBD, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Angka kerugian hingga Rp 15 triliun itu, seperti dijabarkan Ridwan, didapat dari hitung-hitungan potensi kerugian operator telekomunikasi dominan (incumbent) milik negara, dalam hal ini Telkom Group.

"Telkom Group itu total pendapatannya Rp 86 triliun dengan pendapatan dari interkoneksi 6% atau sekitar Rp 5 triliun untuk cost recovery jaringan. Dengan turunnya interkoneksi 26%, itu artinya mereka kehilangan Rp 1,25 triliun. Itu dampak langsungnya," papar Ridwan.

Muhammad Ridwan Effendi (foto: Achmad Rouzni Noor II/detikINET)

"Sedangkan dampak tidak langsungnya bisa 10 kali lipat lebih dari kerugian Rp 1,25 triliun. Industri kena multiplier effect, misalnya terhadap penerimaan pajak, biaya operasional tinggi untuk maintenance jaringan, penurunan saham, serta biaya-biaya untuk keberlangsungan usaha," lanjutnya memberi contoh.

Sementara, pola kebijakan yang diterapkan Kominfo untuk interkoneksi ini pun simetris. Artinya, operator dominan dan operator minoritas akan dikenakan perhitungan yang sama meskipun dari sisi investasi jaringan yang dikeluarkan berbeda.

"Ini artinya, operator milik negara dirugikan, sementara yang lain diuntungkan, terutama XL dan Indosat. Karena, bebannya terhadap operator lain berkurang," kata Ridwan yang sempat dua periode menjabat sebagai anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Dalam riset saham yang ditulis Leonardo Henry Gavaza, CFA, analis saham dari PT Bahana Securities, dia memastikan bahwa dua beleid baru tersebut akan menguntungkan dua emiten telekomunikasi yaitu Indosat (ISAT) dan XL (EXCL).

"Dengan dua aturan baru tersebut Indosat dan XL bisa monetisasi jaringan serta menghemat biaya interkoneksi yang selama ini mereka keluarkan," ujarnya.

Dari laporan keuangan 2015 tercatat, Indosat membukukan pendapatan interkoneksi sebesar Rp 1,9 triliun. Namun beban interkoneksi yang dikeluarkan Indosat mencapai Rp 2,3 triliun atau tekor lebih dari Rp 400 miliar.

Sedangkan XL mencatat pendapatan interkoneksi Rp 2,391 triliun. Sementara bebannya Rp 2,320 triliun atau untung sebesar Rp 70 miliar.

Pada pergerakan saham Selasa kemarin, saham ISAT ditutup tetap di level 6.600 per saham. Jika disetahunkan, berdasarkan data Bloomberg, maka saham ISAT sudah naik 57,14%.

Sementara saham EXCL ditutup naik 1,68% di level 3.640 pada perdagangan Selasa. Jika disetahunkan, saham EXCL sudah naik 41,93%



Ian Joseph Matheus Edward (foto: Achmad Rouzni Noor II/detikINET)


Didesak Hitung Ulang

Dengan kondisi seperti ini, Ridwan pun menyarankan kepada Kementerian Kominfo untuk kembali membuat perhitungan ulang biaya interkoneksi.

"Kominfo tidak perlu malu menghitung ulang. Jangan ragu dan jangan malu dari pada salah ambil keputusan. Karena sekali ambil keputusan salah dampaknya besar sekali buat industri," ujarnya mengingatkan.

Sementara menurut Ketua Program Studi Telekomunikasi ITB, Ian Joseph Matheus Edward, penghitungan ulang ini untuk melihat investasi yang sudah dikeluarkan operator dalam membangun jaringan.

Dia menjelaskan, biaya interkoneksi merupakan cost recovery bagi operator. Sementara tarif retail terdiri dari biaya interkoneksi, biaya aktivasi, dan margin. Biaya recovery dibutuhkan operator untuk bisa terus membangun dan menjaga kualitas layanan.

Nah, jika sekarang dipaksa cost recovery di bawah harga jual, hal itu dinilai sama saja menyuruh operator merugi. Operator yang paling merugi yakni operator dominan yang sudah banyak bangun jaringan.

Lebih lanjut, jika biaya recovery tak sesuai dengan kebutuhan membangun jaringan, maka pada akhirnya tujuan dari visi Menkominfo Rudiantara yakni infrastruktur broadband yang merata tidak akan tercapai.

"Bagaimana mau bangun jaringan ke daerah kalau jual rugi? Kalau begitu, mending operator fokus di kota saja untuk jaga pelanggan," katanya.

Ridwan pun menambahkan. "Sebenarnya, industri rugi itu biasa. Asalkan bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro kompetisi dan tidak fair atau berat sebelah."

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza telah memastikan bahwa pemerintah tetap akan menerapkan biaya interkoneksi yang baru di awal September 2016 nanti.

Noor Iza juga memastikan, keberatan dan pertimbangan operator tak akan menjadi halangan dan pertimbangan untuk diberlakukannya biaya interkoneksi yang baru.

"Karena interkoneksi adalah domainnya pemerintah, maka hak pemerintah lah untuk menetapkan biaya interkoneksi sebesar Rp 204, atau turun 26% dari Rp 250, pada awal September nanti," tegas dia. (rou/rns)

5.500 Pegawai Cisco Kena PHK

Cisco Systems akan melakukan PHK pada 7% karyawannya, tepatnya berjumlah 5.500 orang. Pengurangan karyawan ini dalam rangka upaya Cisco beralih fokus dari bisnis hardware ke software yang lebih menguntungkan.



Cisco ingin bergerak menuju sektor bisnis yang sedang tumbuh cepat seperti sekuriti, Internet of Things dan cloud. Hal itu mereka lakukan seiring dengan melemahnya bisnis tradisional Cisco yang meliputi perangkat switches dan router.

Di bawah kepemimpinan CEO baru Chuck Robbins yang menggantikan John Chambers sekitar setahun lalu, Cisco memang cukup agresif di area bisnis barunya. Mereka misalnya membeli perusahaan Internet of Things Jasper senilai USD 1,4 miliar.

Penghematan dari PHK 5.500 karyawan bisa dialihkan ke bisnis baru tersebut. "Kami akan menginvestasikan kembali penghematan dari aksi ini ke bisnis-bisnis tersebut," sebut Cisco yang detikINET kutip dari CNN Money, Kamis (18/8/2016).

Dalam laporang keuangan kuartal empatnya, bisnis router Cisco turun 6% sedangkan unit switches naik 2%. Sedangkan pendapatan dari negara-negara berkembang turun 6%. Namun demikian, penjualan total Cisco yang senilai USD 12,6 miliar melampaui prediksi Wall Street.

Belakangan, memang banyak PHK terjadi di sektor teknologi. Di tahun 2016 ini, perusahaan teknologi total telah mengumumkan lebih dari 62 ribu PHK, naik 71% dari periode yang sama tahun lalu. Selain Cisco, PHK telah dilakukan raksasa teknologi lain semacam Microsoft, Intel dan Dell.

Saingi Amazon, Alibaba Beli Startup India

 Alibaba ingin mencicipi manisnya pasar e-commerce India. Menyaingi Amazon yang juga menyasar pasar negeri Bollywood tersebut, raksasa internet asal China ini mengakuisisi startup lokal.



ShopClues, demikian nama marketplace yang diakuisisi Alibaba tersebut, adalah startup unicorn di India. Valuasinya saat ini, seperti dikutip dari Times of India, Kamis (18/8/2016), lebih dari USD 1 miliar.

Alibaba ingin menggabungkannya dengan marketplace Paytm, di mana dia memiliki saham, dengan ShopClues yang skalanya lebih besar. Dengan strategi ini, Alibaba berharap bisa merebut porsi kue yang dikuasai Amazon di pangsa pasar e-commerce India.

ShopClues punya reputasi sebagai pasar loak online yang cukup populer di India. Startup ini memiliki layanan yang menawarkan barang-barang bermerk bekas namun masih dalam kondisi baik, dengan harga miring.

Performa ShopClue menjadi daya tarik. Startup ini masuk dalam daftar startup yang potensial menjadi target akuisisi di dunia e-commerce India. ShopClue baru-baru ini melaporkan revenue run rate sebesar USD 750 juta berdasarkan nilai penjualan barang kotor.

Dengan mengakuisisi startup yang kuat seperti ShopClue, apalagi jika diintegrasikan dengan layanan lain miliknya, tentunya Alibaba punya tambahan amunisi untuk menyaingi Amazon di India. (rns/rns)

Google Glass Anyar Pakai Baterai AA

Meski bisa dibilang layu sebelum berkembang, Google masih belum menyerah menggarap Google Glass. Setelah project sebelumnya dihentikan, Google melanjutkan pegembangan generasi selanjutnya.



Malah gambar paten Google Glass baru yang tengah dikerjakan raksasa internet ini sudah beredar di internet. Tapi ketika melihatnya, jangan harap tampilan elegan bak Google Glass generasi satu yang gagal diluncurkan.

Sebab Google Glass baru ini kelihatan lebih berbobot. Dalam artian tampak banyak komponen yang tersemat, terutama di bagian gagangnya. Bahkan yang paling mencolok adalah kotak berukuran lumayan yang ada di bagian ujung tangkainya.

Informasinya bilang kotak tersebut adalah baterai yang akan memasok daya Google Glass. Tapi jangan harap baterai seperti di ponsel, karena kabarnya Google lebih memilih menggunakan antara baterai AA, AAA, atau 9V.

Dengan begitu pengguna tak perlu kuatir kehabisan baterai ketika di tengah aktivitas, tinggal ganti baterai dan aktivitas pun bisa langsung dilanjutkan.

Nantinya baterai ini akan ditugaskan untuk memasok daya prosesor, chip komunikasi, Bluetooth, dan komponen lainnya yang dimiliki Google Glass baru kelak. Selain itu Google juga kemungkinan akan membenamkan kontrol gesture yang lebih banyak, dengan tujuan agar pengguna bisa lebih mudah memakainya kelak.

Karena lebih banyak beban di lensa bagian kanan, Google juga disebut akan membuat semacam penyeimbang untuk bagian kiri kacamata. Kabarnya semacam pemberat atau penggunaan material yang lebih berat akan digunakan Google di bagian kiri kacamata pintar ini demi mengimbangi bobot di bagian kanannya.

Meski begitu pengguna diyakini akan tetap nyaman menggunakanya, karena pemberat yang dimaksud akan mencegah Google Glass bergeser ketika digunakan. Demikian seperti detikINET kutip dari DigitalTrends, Kamis (18/8/2016). (rou/rou)

Kelompok Peretas Lelang 'Dokumen Curian' Milik Badan Keamanan AS

Sekelompok peretas yang menamakan diri Shadow Brokers menyatakan telah mencuri dokumen malware dari kelompok yang terkait dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).



Peretas tersebut mengadakan lelang bitcoin dan mengatakan mereka akan memberikan kode kepada penawar tertinggi.

Para ahli mengatakan contoh yang mereka berikan menunjukkan dokumen tersebut memang milik NSA.

Situs internet pembocor rahasia, Wikileaks, mengirimkan kicauan yang menyebutkan mereka juga memiliki data itu.

Lewat sebuah pesan di situs berbagi dokumen, Pastebin, Shadow Brokers menggambarkan operasinya sebagai "senjata cyber" dan mereka menawarkan program "yang dibuat pencipta Stuxnet, Duqu, Flame", bentuk malware komputer yang disebut-sebut didukung pemerintah.

Kementerian yang Shadow Brokers nyatakan mereka curi, disebutkan namanya oleh perusahaan keamanan Kaspersky sebagai Equation Group, yang diyakini terkait dengan badan keamanan AS.

Tidak disebutkan batas akhir lelang, tetapi kelompok itu menyatakan mereka akan mengirim instruksi rahasia kepada pemenang lelang "saat mereka merasa sudah saatnya diakhiri". (jsn/ash)